Gaji UMR Jepara & Gaji UMK Jepara Tahun 2021

Diposting pada

Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai Gaji UMR Jepara & Gaji UMK Jepara Tahun 2021. Informasi ini cukup penting bagi sobat yang berencana bekerja di suatu daerah, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah berapa sih gaji standar minimal yang berlaku di daerah tersebut?

Pastinya setiap daerah di Indonesia memiliki standar gaji yang berbeda-beda dan semuanya sudah diatur dan di sahkah oleh pemerintah setempat sebagai sebuah peraturan yang harus ditepati.

Jika kamu berencana bekerja ke daerah Jepara dan sekitarnya maka ada baiknya melihat tabel berikut ini sebaai referensi gaji. Tabel gaji UMR provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara tahun 2021.

ProvinsiRp1.798.979,00
Banjarnegara (Kabupaten)Rp1.805.000,00
Jepara (Kabupaten)Rp2.107.000,00
Karanganyar (Kabupaten)Rp2.054.040,00
Kebumen (Kabupaten)Rp1.895.000,00
Kendal (Kabupaten)Rp2.335.735,00
Klaten (Kabupaten)Rp2.011.514,00
Kudus (Kabupaten)Rp2.290.995,00
Magelang (Kabupaten)Rp2.075.000,00
Pati (Kabupaten)Rp1.953.000,00
Pekalongan (Kabupaten)Rp2.084.155,00
Pemalang (Kabupaten)Rp1.926.000,00
Banyumas (Kabupaten)Rp1.970.000,00
Purbalingga (Kabupaten)Rp1.988.000,00
Purworejo (Kabupaten)Rp1.905.400,00
Rembang (Kabupaten)Rp1.861.000,00
Semarang (Kabupaten)Rp2.302.797,00
Sragen (Kabupaten)Rp1.829.500,00
Sukoharjo (Kabupaten)Rp1.938.000,00
Tegal (Kabupaten)Rp1.958.000,00
Temanggung (Kabupaten)Rp1.885.000,00
Wonogiri (Kabupaten)Rp1.827.000,00
Wonosobo (Kabupaten)Rp1.920.000,00
Batang (Kabupaten)Rp2.129.117,00
Magelang (Kabupaten)Rp1.914.000,00
Kota SurakartaRp2.013.810,00
Kota SalatigaRp2.101.457,00
Semarang (Kabupaten)Rp2.810.025,00
Pekalongan (Kabupaten)Rp2.139.754,00
Tegal (Kabupaten)Rp1.982.750,00
Blora (Kabupaten)Rp1.894.000,00
Boyolali (Kabupaten)Rp2.000.000,00
Brebes (Kabupaten)Rp1.866.722,00
Cilacap (Kabupaten)Rp2.228.904,00
Demak (Kabupaten)Rp2.511.526,00
Grobogan (Kabupaten)Rp1.890.000,00

Gaji UMR Jepara & Gaji UMK Jepara

Setiap daerah di Indonesia memiliki besaran UMR atau Upah Minimum Regional yang berbeda-beda dan semuanya disahkan oleh kepala daerah. Misalkan Provinsi Jawa Tengah maka disahkan oleh Gubernur sementara untuk tingkat kabupaten dan kota bisa melalui Bupati dan Walikota.

Besarnya UMR baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan Kota berbeda-beda, di daerah A maka besar UMR nya bisa berbeda dengan daerah B. Banyak faktor yang mempengaruhi berapa besar UMR yang harus ditetapkan, salah satunya adalah faktor Kebutuhan Hidup Layak (KLH).

Pemerintah menetapkan berapa besar UMR (UMP) atau UMK ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja, menghargai setiap keringat pekerja dengan upah yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Meski begitu gaji UMR ini akan di berikan kepada para pekerja dengan beberapa kriteria seperti umur, pendidikan, pengalaman kerja, kebutuhan hidup apakah memiliki tanggungan atau tidak dan lain sebagainya.

Perbedaan Gaji UMR dan UMK

Jika dulu kita sering mendengar UMR atau Upah Minimum Regional namun istilah itu kini sudah diganti menjadi UMP atau Upah Minimum Provinsi. Sementara UMK adalah Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Dari istilahnya saja sebenarnya sudah terdapat perbedaan yakni yang satu tingkat provinsi dan yang satu lagi tingkat kabupaten.

Upah Minimum tingkat provinsi bisa menjadi acuan Kabupaten dan Kota dalam menentukan berapa besar UMK yang akan ditetapkan, karena meski berada dalam satu provinsi tentu setiap daerah memiliki UMK yang berbeda tergantung Kebutuhan Hidup Layak di suatu daerah. Nah agar lebih jelasnya berikut ini beberapa faktor yang membedakan antara UMR dan UMK, diantaranya.

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Sesuai dengan Permenaker RI th. 1999 Upah Minimun setiap daerah terbagi dalam dua kategori yakni UMR tingkat provinsi dan UMR tingkat Kabupaten dan Kota.

Kemudian sesuai dengan Permenaker tenaga kerja no. 226 pada tahun 2000 terjadi perubahan istilah pada UMR (Upah Minimum Regional) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Sementara untuk UMR tingkat kabupaten dan kota menjadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten dan Kota.

  1. Berdasarkan Penetapan Gaji UMR dan Gaji UMK

UMP nantinya akan diusulkan oleh DPD setelah melakukan survey lapangan. Usulan ini akan disampaikan kepada Gubernur dan setelah melakukan berbagai pertimbangan dan perhitungan akhirnya bisa menetapkan dan mengesahkan berapa UMP yang akan di berikan untuk para pekerja.

Sementara UMK sebenarnya juga sama saja dan ditetapkan setelah mendapat usulan dari DPD baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Sebagai contoh penetapan UMP Jawa Barat maka akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat yang sedang menjabat, misalnya untuk saat ini adalah Gubernur Ridwan Kamil.

Kemudian untuk UMK tingkat Kabupaten dan Kota bisa melalui Bupati atau Walikota,semisal untuk Kabupaten Bandung Barat bisa melalui Bupati Hengky Kurniawan.

  1. Kriteria Pekerja yang Menerima Gaji UMR

Selanjutnya adalah dengan memperhatikan kriteria pekerjanya, semisal pekerja atau karyawan yang memiliki tanggungan banyak seperti sudah menikah dan memiliki anak, maka akan menjadi bahan pertimbangan.

Berbeda bagi pekerja dengan sistem borongan atau harian maka gajinya akan dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran dan dibayarkan setiap 25 hari kerja sejak pertama masuk kerja.

  1. UMR Bukan Bagian dari Gaji Pokok

Masih banyak yang beranggapan kalau UMR merupakan gaji pokok bersih yang akan kita terima dari perusahaan. Padahal pada kenyataannya berbeda. Kita bisa saja akan mendapat beberapa tambahan diluar UMR seperti bonus kinerja, tunjangan, dan lain sebagainya.

Contoh lainnya adalah saat hari raya maka biasanya pekerja akan mendapatkan THR atau Tunjangan Hari Raya yang besarnya bervariatif, rata-rata besarnya bisa gaji sebulan. Kemudian ada juga tunjangan BPJS, tunjangan Kesehatan, pendidikan anak dan lain sebagainya. Semuanya berada diluar nilai UMR yang sudah disepakati.

  1. Ketentuan Gaji UMR Dan UMK Pada Tiap Daerah

UU Ketenagakerjaan Nomor 13 th. 2013 sudah mengatur mengenai penggajian pekerja di setiap daerah dan diperkuat oleh peraturan pemerintah tahun 2015 untuk memastikan apakah karyawan atau pekerja di setiap daerah mendapatkan gaji sesuai dengan ketetapan atau belum.

Perlu diingat ketetapan UMP atau UMR atau UMK ini berlaku untuk semua jenis perusahaan baik berskala besar ataupun skala kecil dengan jumlah karyawan kurang atau lebih dari 10 orang.

  1. Sistem Pembayaran Gaji UMR Maupun UMK

Sistem pembayaran gaji UMR atau UMK untuk pekerja tergantung dari sistem kerja yang diterapkan. Misalkan pekerja di perusahaan dengan sistem kontrak maka sudah pasti akan mendapatkan gaji sesuai UMR atau UMK yang ditetapkan dengan waktu kerja selama 5 hari kerja dalam seminggu, gaji akan dibayarkan antara tanggal21 hingga 1.

Berbeda untuk pekerja harian atau buruh lepas dimana penggajian akan dibayar setiap tanggal 25 dengan kerja selama 6 hari dan libur satu hari setiap minggunya. Hanya saja berbeda dengan pekerja kontrak, pada pekerja harian ini tidak mendapatkan beberapa keuntungan semisal tunjangan dan lain sebagainya.

Dasar Penetapan Gaji UMR dan UMK Bagi Karyawan

Dalam memutuskan berapa besaran gaji minimal dari sebuah daerah tidaklah mudah karena harus memperhatikan banyak faktor serta melibatkan banyak instrumen terkait. Minimal melibatkan kaum pekerja dan perusahaan.

Perusahaan juga tidakmungkin memberikan gaji terlalu besar karena berkaitkan dengan eksistensi perusahaan kedepannya. Jika biaya operasional perusahaan teralalu besar dan tidak sesuai dengan pendapatan maka bis aterancam bangkrut. Namun juga tidak bisa perusahaan memberikan gaji terllau rendah untuk para pekerjanya mengingat biaya hidup para pekerja juga semakin besar.

Untuk itulah pemerintah hadir sebagai penengah, pemegang regulasi dan pembuat kebijakan akan seberapa besar UMR ini diberikan dan di sahkan. Pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk menetapkan UMP atau Bupati dan Walikota untuk menetapkan UMK akan mendapat referensi dari DPD baik tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

DPD akan turun kelapangan untuk melakukan survey dan pengecekan langsung mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL Ini menjadi salah satu acuan dalam menetapkan berapa gaji minimum yang sesuai dan bisa di sahkan oleh pemerintah.

Spesifikasi dari Gaji UMR

Menurut ketetapan pemerintah nomor 07 tahun 1990 menyatakan bahwa Gaji UMR akan terbagi dalam tiga golongan diantaranya adalah:

Gaji Utama (POKOK)

Gaji pokok atau gaji utama merupakan gaji yang sudah di tetapkan dan akan diterima oleh karyawan setiap bulannya. Gaji ini akan berbeda tergantung kebijakan perusahaan karena disesuaikan dengan posisi dan jabatan karyawan.

Bantuan Perusahaan

Biasanya sifatnya adalah berupa bantuan seperti bantuan untuk karyawan yang sudah memiliki tanggungan atau berkeluarga. Mendapatkan uang transport, bonus pekerjaan, uang pulsa atau komunikasi dan lain sebagainya.

Bantuan Diluar Upah

Rata rata berbentuk seperti cost makan karyawan. Cara pengajiannya sanggup dikerjakan setiap saat atau di dalam kala sama. Contohnya sanggup diupahkan setiap harian ataupun secara setiap minggu. Dikarenakan kepentingannya gak krusial seperti lainnya.

Nah itulah ulasan kami mengenai Gaji UMR Jepara & Gaji UMK Jepara Tahun 2021, penjelasan mengenai UMR yang kemudian mengalami pergantian istilah menjadi UMP, juga UMK atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota.Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua.

Gambar Gravatar
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”